IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEN YELENGGARAAN IBADAH HAJI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI

RIFQI PASHA ZIDANI, Rifqi (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEN YELENGGARAAN IBADAH HAJI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI. Other thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang kuning Dumai.

Text SKRIPSI RIFQI PASHA ZIDANI 2021.pdf Download (2MB)

Abstract

Keberhasilan Kantor Kementerian Agama Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, salah satunya terlihat melalui penyelenggaraan ibadah haji. Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan, masih ditemukan beberapa gejala antara lain (1) jumlah petugas haji yang masih terbatas, (2) minimnya pelatihan reguler bagi pegawai Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), serta (3) pelayanan terhadap jamaah lansia dan disabilitas yang belum optimal karena keterbatasan fasilitas maupun anggaran.
Berdasarkan gejala tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Tujuan penelitian ini adalah (1untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, serta (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data primer berupa wawancara dengan Kepala Seksi PHU, staf pegawai, dan petugas haji, serta data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Dumai secara umum berjalan baik, khususnya pada aspek administrasi, pembinaan manasik, dan koordinasi lintas instansi. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya kerjasama yang baik antar instansi terkait, ketersediaan sistem informasi haji, serta pengalaman petugas. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi terbatasnya jumlah petugas, minimnya program pelatihan, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya anggaran untuk mendukung pelayanan jamaah lansia dan disabilitas.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User:	Unnamed user with username stia
Date Deposited:	31 Jan 2026 05:04
Last Modified:	31 Jan 2026 05:04
URI:	http://repository.stia-lk-dumai.ac.id/id/eprint/265

Actions (login required)

View Item