IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

SRI MARIA NINGSIH, SMN (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI. Other thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang kuning Dumai.

	Text COVER NINGSIH.docx Download (88kB)
	Text LAMPIRAN SRI MARIA NINGSIH.pdf Download (11MB)
	Text LAMPIRAN SRI MARIA NINGSIH.pdf Download (11MB)
	Text SKRIPSI NINGSIH.pdf Download (1MB)

Abstract

Setiap individu di dunia ini dilahirkan dengan berbagai perbedaan. Tidak ada satu pun orang yang sama, meskipun mereka kembar identik. Perbedaan tersebut bisa terlihat baik secara fisik maupun non-fisik. Perbedaan dalam segala hal, seperti warna kulit, bentuk tubuh, tingkat kecerdasan, dan lainnya, adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan banyak saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas (Rofiq, 2021).
Apapun kondisi yang dimiliki oleh seseorang, termasuk penyandang disabilitas, seharusnya tidak menjadi penghalang untuk memperoleh hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya rasa percaya diri, kesulitan dalam berinteraksi, penguasaan teknologi, atau kesulitan untuk tampil di depan umum. Di sinilah peran penting pendidikan dan dukungan dari orang tua, keluarga, serta lingkungan sejak awal (Fahdhurohman, 2021).
Istilah "penyandang disabilitas" lebih tepat digunakan dibandingkan "penyandang cacat" karena istilah yang terakhir cenderung menggambarkan individu dengan kelainan fisik dan/atau mental secara negatif. Penggunaan istilah "penyandang cacat" dinilai bertentangan
dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan dapat merendahkan martabat erta kehormatan individu (Purnomosidi, 2017).
Pemerintah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bernegara, seperti mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika fondasi bernegara dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah mengatur jalannya kehidupan sesuai dengan amanat konstitusi tanpa membedakan hak-hak antara satu warga negara dengan yang lainnya. Hak-hak warga negara adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan, dan negara menjamin hak-hak tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan atau diperjelas oleh pemerintah pusat maupun daerah (Limbong, 2021).
Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas memperoleh hak serta perlindungan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, hingga saat ini, Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai belum tersedia secara publik.
Meskipun demikian, sebagai acuan sementara, dapat merujuk pada SOP Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang telah diterbitkan oleh instansi lain, seperti yang tersedia di Pengadilan Tinggi Ambon.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	Unnamed user with username stia
Date Deposited:	30 Jan 2026 09:01
Last Modified:	30 Jan 2026 09:01
URI:	http://repository.stia-lk-dumai.ac.id/id/eprint/250

Actions (login required)

View Item